Bahaya jika KPK yang di percaya masyarakat disusupi unsur politik apalagi kekuatan asing, KPK kuat karna dukungan rakyat, jadi masyarakat berharap KPK jangan sampai disusupi oleh kepentingan pihak manapun, apalagi kekuasaan asing, artinya jika KPK disusupi oleh kepentingan lain apalagi kepentingan asing, maka Rakyat akan mencabut dukungannya kepada KPK, karena KPK sudah mengkhianati kepercayaan Masyarakat,
Dugaan ini terjadi karena beberapa artikel sudah mulai bermunculan , seperti yang di tulis skala news,
Pakar Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung,
Asep Warlan Yusuf, mengimbau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam menangani penegakan hukum untuk tidak menimbulkan persepsi ada
kepentingan politik dalam prosesnya.
Hal tersebut disampaikan Asep dalam menanggapi penetapan Menteri
Agama (Menag), Suryadharma Ali, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun
anggaran 2012/2013.
Dalam menetapkan Suryadharma sebagai tersangka, KPK diindikasikan oleh sejumlah pihak telah ditunggangi oleh kepentingan politik sejumlah elit partai politik (Parpol) lantaran saat ini situasi menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
Suryadharma, diketahui merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan PPP, merupakan salah satu Parpol pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Kalau KPK melakukan proses penegakan hukum karena pesanan orang-orang politik atau Capres, maka tinggal tunggu saja kehancuran proses pemberantasan korupsi dan kehancuran penegakan hukum," kata Asep ketika dihubungi wartawan, Jumat (22/5).
Menurut Asep, dalam suasana Pilpres seperti ini, celah untuk mencari kelemahan lawan akan terus dimanfaatkan untuk menjatuhkan. "Maka jangan sampai kepentingan Parpol dan Capres dalam suasana Pilpres ini dimasukkan dalam proses penegakan hukum," katanya.
Kenapa Kasus TransJakarta Tidak Ditangani KPK?
Lebih lanjut Asep menilai, ada keanehan yang ditunjukkan Ketua KPK Abraham Samad saat diisukan akan dijadikan sebagai Cawapres untuk Capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi).
"Sikap Ketua KPK yang menikmati isu itu dan tidak pernah dibantah, membuat kekhawatiran bahwa KPK sudah masuk dalam jebakan politik. Masyarakat juga tidak salah jika menilai Samad kini dekat dengan PDIP dan berpihak pada PDIP karena alasan itu," katanya.
Terlebih sampai kini KPK pun menghindari untuk menangani kasus korupsi bus TransJakarta karatan, meski sudah dilaporkan oleh beberapa LSM. Sehingga katanya, jika muncul dugaan KPK berpihak pada PDIP saat ini dari masyarakat, itu tidak bisa disalahkan.
Penanganan kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PDIP pun, sesal Asep, tidak begitu terdengar. Kalau mau menegakkan hukum, maka semuanya seharusnya ditangani oleh lembaga KPK, sehingga tidak muncul kecurigaan ditengah-tengah masyarakat.
"Kenapa KPK tidak menyidik juga kasus bus TransJakarta? Padahal disana sangat jelas sekali unsur korupsinya, dilihat dari harga dan kondisi bus yang bekas. Apa karena Samad sudah ada deal dengan Jokowi? Masyarakat kan akan berpikir seperti ini," kata dia.
Asep lantas meminta kepada pihak KPK, agar seluruh kasus-kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan orang-orang Parpol ditangani dengan jujur dan profesional oleh KPK, dan jangan malah justru bersikap tebang pilih dalam mengusut kasus.
"Itu kasus kardus durian yang melibatkan Muhaimin Iskandar bagaimana nasibnya? Apa KPK tidak mau melanjutkan karena Muhaimin mendukung Jokowi? Hal seperti ini harus dihindari, termasuk semua kasus korupsi yang melibatkan menteri dari Parpol lainnya," katanya. (Risman Afrianda/day)
Dalam menetapkan Suryadharma sebagai tersangka, KPK diindikasikan oleh sejumlah pihak telah ditunggangi oleh kepentingan politik sejumlah elit partai politik (Parpol) lantaran saat ini situasi menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
Suryadharma, diketahui merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan PPP, merupakan salah satu Parpol pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Kalau KPK melakukan proses penegakan hukum karena pesanan orang-orang politik atau Capres, maka tinggal tunggu saja kehancuran proses pemberantasan korupsi dan kehancuran penegakan hukum," kata Asep ketika dihubungi wartawan, Jumat (22/5).
Menurut Asep, dalam suasana Pilpres seperti ini, celah untuk mencari kelemahan lawan akan terus dimanfaatkan untuk menjatuhkan. "Maka jangan sampai kepentingan Parpol dan Capres dalam suasana Pilpres ini dimasukkan dalam proses penegakan hukum," katanya.
Kenapa Kasus TransJakarta Tidak Ditangani KPK?
Lebih lanjut Asep menilai, ada keanehan yang ditunjukkan Ketua KPK Abraham Samad saat diisukan akan dijadikan sebagai Cawapres untuk Capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi).
"Sikap Ketua KPK yang menikmati isu itu dan tidak pernah dibantah, membuat kekhawatiran bahwa KPK sudah masuk dalam jebakan politik. Masyarakat juga tidak salah jika menilai Samad kini dekat dengan PDIP dan berpihak pada PDIP karena alasan itu," katanya.
Terlebih sampai kini KPK pun menghindari untuk menangani kasus korupsi bus TransJakarta karatan, meski sudah dilaporkan oleh beberapa LSM. Sehingga katanya, jika muncul dugaan KPK berpihak pada PDIP saat ini dari masyarakat, itu tidak bisa disalahkan.
Penanganan kasus korupsi yang melibatkan kader-kader PDIP pun, sesal Asep, tidak begitu terdengar. Kalau mau menegakkan hukum, maka semuanya seharusnya ditangani oleh lembaga KPK, sehingga tidak muncul kecurigaan ditengah-tengah masyarakat.
"Kenapa KPK tidak menyidik juga kasus bus TransJakarta? Padahal disana sangat jelas sekali unsur korupsinya, dilihat dari harga dan kondisi bus yang bekas. Apa karena Samad sudah ada deal dengan Jokowi? Masyarakat kan akan berpikir seperti ini," kata dia.
Asep lantas meminta kepada pihak KPK, agar seluruh kasus-kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan orang-orang Parpol ditangani dengan jujur dan profesional oleh KPK, dan jangan malah justru bersikap tebang pilih dalam mengusut kasus.
"Itu kasus kardus durian yang melibatkan Muhaimin Iskandar bagaimana nasibnya? Apa KPK tidak mau melanjutkan karena Muhaimin mendukung Jokowi? Hal seperti ini harus dihindari, termasuk semua kasus korupsi yang melibatkan menteri dari Parpol lainnya," katanya. (Risman Afrianda/day)
Keanehan juga terjadi ketika KPK mengatakan bahwa ada indikasi Korupsi pada proyek E- KTP, padahal Mendagri sudah mendatangi KPK sebelum proyek ini dilaksanakan, dan meminta dikawal agar tidak terjadi korupsi nantinya, namun setelah di percaya untuk mengawal proyek tersebut , malah KPK sendiri mengatakan ada korupsi di kemendagri tentang proyek e-KTP, tentu saja masyarakat heran ada apa ini, kasus ini di poskan oleh mereka com , artikelnya sebagai berikut.
" Mendagri sejak awal minta KPK kawal proyek e-KTP "
Merdeka.com - Selain mengaku tak terlibat langsung dalam pengadaan proyek e-KTP, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa dirinya sudah mengikuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek tersebut. Hal itu dilakukan agar proyek senilai Rp 6 triliun itu tidak terjadi penyimpangan.
"Saya sebelum tender datang ke KPK untuk presentasi. Tolong ini (proyek e-KTP) dikawal dan beri kami masukan terkait HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan sebagainya. Apakah penawaran harga sudah betul atau belum?" jelas Gamawan saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (24/4).
Gamawan mengatakan, dalam pertemuan itu KPK mengajukan dua syarat agar proyek e-KTP berjalan tanpa adanya penyimpangan. Pertama, melakukan tender secara elektronik. "Kita percepat, karena permintaan KPK yang harusnya 2012 kita majukan menjadi 2011. Ini karena ketaatan saya," ujarnya.
Saran KPK yang kedua yakni supaya didampingi tender dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Kemudian, kita masukkan LKPP sebagai pendamping. Jadi kita ikuti saran KPK, karena saya minta mereka mengawal proyek ini," katanya.
Mengenai HPS sambungnya, yang ditentukan oleh pemenang tender sudah lebih awal dikonsultasikan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Soal HPS, karena tidak ada bentuk yang spesifik kita minta audit oleh BPKP dan dinyatakan sudah tidak ada masalah," jelasnya
"Saya sebelum tender datang ke KPK untuk presentasi. Tolong ini (proyek e-KTP) dikawal dan beri kami masukan terkait HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan sebagainya. Apakah penawaran harga sudah betul atau belum?" jelas Gamawan saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (24/4).
Gamawan mengatakan, dalam pertemuan itu KPK mengajukan dua syarat agar proyek e-KTP berjalan tanpa adanya penyimpangan. Pertama, melakukan tender secara elektronik. "Kita percepat, karena permintaan KPK yang harusnya 2012 kita majukan menjadi 2011. Ini karena ketaatan saya," ujarnya.
Saran KPK yang kedua yakni supaya didampingi tender dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Kemudian, kita masukkan LKPP sebagai pendamping. Jadi kita ikuti saran KPK, karena saya minta mereka mengawal proyek ini," katanya.
Mengenai HPS sambungnya, yang ditentukan oleh pemenang tender sudah lebih awal dikonsultasikan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Soal HPS, karena tidak ada bentuk yang spesifik kita minta audit oleh BPKP dan dinyatakan sudah tidak ada masalah," jelasnya
Kasus lainya adalah kasus century, KPK juga disusupi kepentingan partai lain, kita semua masih ingat kisah century muncul awalnya adalah kecurigaan partai lain bahwa dana century digunakan untuk kampanye partai demokrat, setelah diselidiki namun tidak terbukti, akhirnya tuduhan di lanjutkan lagi kepada penyalahan gunaan wewenang oleh gubernur Bank Indonesia, dari kasus ini tampak sudah bahwa KPK selalu di setir oleh kepentingan lain, itulah sebabnya kasus ini membutuhkan waktu lama, karena mencari bukti kesalahan yang dilakukan Gubernur Bank Indonesia, kenapa Gubernur Bank Indonesia, karena wakil presiden adalah Mantan Gubernur bank Indonesia, bagaimana hausnya pihak lain untuk mempermasalahkan centuri bisa dibaca dibuku otobiografi SBY, keanehan ini juga diungkapkan oleh Arbi sanit pengamat politik Indonesia yang diposkan oleh tribun network artikelnya seprti berikut .
" Golkar Hancurkan Demokrat Lewat Politisasi Kasus Century "
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai Golkar ingin menghancurkan Partai Demokrat lewat politisasi kasus Century.
Arbi mempertanyakan alasan Golkar yang ingin memanggil Wakil Presiden
Boediono terkait kasus Century. Menurutnya hal itu menunjukkan politik
telah mengintervensi proses hukum.
"Golkar terus hancurkan Demokrat dengan politisasi Century, memanggil
Wapres. Kenapa orang Golkar mainkan itu secara politik? Ini orang
Golkar yang mainkan, tidak boleh politik intervensi hukum," ujar Arbi di
kantor PBNU, Senin (10/3/2014).
Arbi kemudian menyinggung peran Golkar dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Bali (BLBI) yang menurutnya lebih merugikan negara ketimbang kasus Century.
"BLBI lebih banyak, Rp 500 triliun. Century Rp 6,7 triliun, tapi
digembar-gemborkan terus untuk tarik perhatian masyarakat. Padahal
warisan korupsi dari Orde Baru. Orang reformasi belajar korupsi dari
Golkar," cetusnya
